Menurut Undang-Undang RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 12 ayat (3), disebutkan bahwa statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional. Dengan demikian Kementerian Teknis dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, berkewenangan untuk melakukan pendataan sektoral tersebut.

Pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSPK2011) menggunakan metode sensus dengan jangkauan populasi yang luas sehingga memerlukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Hasil pendataan tersebut dapat menjadi bagian dari sistem perstatistikan nasional tahun 2011. Untuk menjamin tersedianya data yang berkelanjutan, selanjutnya pada tahun 2012 dan seterusnya dilakukan pemeliharaan data secara mandiri oleh dinas Kabupaten/Kota.

PSPK2011 dilakukan dalam rangka Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014, yang dipandang sangat mendesak, karen a membutuhkan data yang akurat tentang populasi dasar (Po) sapi potong yang selama ini banyak diragukan oleh berbagai pihak. Pendataan yang selama ini dilakukan hanya didasarkan pada registrasi (pelaporan) dari tingkat Kabupaten/Kota sehingga lebih banyak bersifat estimasi.

Oleh karena itu kegiatan PSPK2011 akan dilakukan dengan metode sensus yang melibatkan Badan Pusat Statistik sebagai pelaksana swakelola yang dikuasakan. Apabila data (Po) tersebut telah diperoleh akan mempermudah dalam penyusunan kebijaksanaan selanjutnya dalam Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau, khususnya yang menyangkut keberlanjutan program sampai tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (MOU) antara BPS dan Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan kegiatan PSPK 2011 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang RI No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
5. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
6. Peraturan Presiden RI No.24 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
7. Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi BPS
9. DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 0327/018-06.1.01/002011 yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2010
10. Surat Edaran Menteri Pertanian kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Pelaksanan Pendataan Ternak Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011
11. Surat perjanjian kerjasama antara PPK Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik tentang Kerjasama PSPK Tahun 2011
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Organisasi Penyelenggaraan Pendataan Ternak Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011.

Secara umum tujuan PSPK2011 adalah sebagai dukungan utama untuk Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014. Adapun secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh data populasi dasar (Po) untuk ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2011 dengan metode sensus.
2. Memperoleh komposisi populasi ternak sapi potong menurut umur, jenis kelamin dan rumpun ternak, khusus untuk sapi perah dan kerbau hanya jantan dan betina.
3. Mengetahui posisi stok ternak dalam negeri dalam rangka pencapaian program PSDSK 2014 untuk mengurangi impor sapi bakalan dan daging sapi.
4. Melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh rumah tangga atau unit usaha yang melakukan pemeliharaan sapi potong maupun kerbau.
5. Membangun data-base (by name, by address) peternak sapi potong yang lengkap, akurat dan mutakhir sebagai dasar pemeliharaan data pada tahun-tahun berikutnya.

1. Kegiatan PSPK2011 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup 33 Provinsi, 497 Kabupaten/Kota, 6.580 kecamatan dan 76.581 desa/kelurahan.
2. Pemeliharaan ternak sapi yang dicakup adalah pemelihara ternak sapi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan yang ber-Badan Hukum, dengan tujuan untuk usaha, perdagangan, dan lainnya.
3. Data yang dikumpulkan mencakup:
   1. Nama dan alamat rumah tangga pemelihara ternak, pedagang dan perusahaan peternakan.
   2. Jumlah ternak menurut jenis kelamin, umur, dan rumpun.
   3. Cara pemeliharaan, status kepemilikan ternak, mutasi ternak, dan Inseminasi Buatan.

Metode pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pendataan LangsungPendataan Langsung diterapkan pada desa-desa dimana dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) diketahui ada rumah tangga dengan lapangan usaha utamanya di sektor pertanian dan hasil Sensus Pertanian 2003 (ST03) menunjukkan ada rumah tangga peternak sapi potong, sapi perah dan kerbau.
2. Penyisiran (snowbowling)Penyisiran dilakukan pada desa-desa dimana dari hasil SP2010 diketahui tidak ada rumah tangga yang lapangan usaha utamanya di sektor pertanian dan hasil ST03 menunjukkan tidak ada rumah tangga peternak sapi potong, sapi perah dan kerbau, atau wilayah non konsentrasi pertanian.

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Dalam kegiatan ini, ternak yang dimaksudkan adalah Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau.
2. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,pemasaran, dan pengusahaannya.
3. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
4. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari- hari dikelola bersama-sama dan menjadi satu.
5. Rumah tangga Peternakan adalah rumah tangga, dimana setidaknya ada salah seorang anggota rumah tangga yang melakukan usaha peternakan
6. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum, seperti PT; CV; NV; Koperasi dan sejenisnya, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan.
7. Pedagang Ternak adalah orang/unit usaha yang melakukan perdagangan ternak, memperjualbelikan ternak yang tidak diproduksi sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan.
8. Kawin suntik/Inseminasi Buatan (IB) adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah di proses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut “Insemination gun”.
9. Rumpun (breed)Ternak adalah segolongan hewan dari suatu jenis, yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama atau sekelompok hewan yang mempunyai asal-usul dan sifat-sifat mantap yang merupakan ciri khas bagi kelompok atau populasi ternak tersebut. Rumpun ternak sapi antara lain Sapi Bali, Sapi Ongole/P.O, Sapi Madura, Sapi Persilangan dan Sapi Lokal lainnya.

1. Didapatkannya data populasi dasar (Po) untuk ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2011 dengan metode sensus sehingga data populasi dasar tersebut dapat dipakai secara cepat, tepat dan akurat untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Didapatkannya komposisi populasi ternak sapi potong menurut umur, jenis kelamin dan rumpun ternak, sehingga mempermudah prediksi sapi potong sebagai stok termasuk betina yang afkir dan betina produktif. Khusus untuk sapi perah dan kerbau untuk keperluan stok hanya jantan.
3. Diketahuinya posisi stok sapi potong, sapi perah dan kerbau dalam negeri untuk mengurangi impor.
4. Terdatanya seluruh rumah tangga atau unit usaha yang melakukan pemeliharaan sapi potong dan kerbau termasuk ternak ditingkat pedagang.
5. Terbangunnya data-base (by name, by address) peternak sapi potong yang lengkap, akurat dan mutakhir sebagai dasar pemeliharaan data pada tahun-tahun berikutnya

Implementasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi kewilayahan (spasial) yang melengkapi data dan informasi sektoral yang telah ada. Data dan informasi tentang potensi spesifik yang dimiliki oleh semua wilayah hingga tingkat terkecil (small areas) merupakan bahan yang penting bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara umum atau bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu.

Data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) hingga saat ini merupakan satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi suatu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia. Data Podes tersebut dapat diolah sehingga dihasilkan informasi penting berbasis wilayah untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sebagai contoh, data Podes digunakan untuk mengidentifikasi desa yang masih diklasifikasikan sebagai desa tertinggal dan diduga sebagai wilayah yang dihuni oleh penduduk miskin. Sejalan dengan waktu, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam dan mendesak untuk bisa dipenuhi.

Pendataan Podes telah dilaksanakan sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 10 tahun, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Namun demikian sejak tahun 2008, pendataan Podes dilaksanakan secara independen dari rangkaian kegiatan sensus. Kuesioner yang digunakan juga sebanyak 3 (tiga) jenis, yaitu kuesioner desa, kuesioner kecamatan, dan kuesioner kabupaten/kota. Hal ini dilakukan demi menjaga akurasi dan kelengkapan data.

Pada tahun 2011 ini, Podes tidak terkait dengan manajemen pelaksanaan Sensus Pertanian 2013. Namun demikian kuesioner yang digunakan dilengkapi beberapa pertanyaan terkait pertanian yang bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Sensus Pertanian. Selain itu pendataan Podes kali ini sedikit berbeda dengan pendataan Podes sebelumnya karena Podes 2011 diintegrasikan dengan Sensus Infrastruktur Desa. Dengan dukungan dana dari Bank Dunia, Sensus Infrastruktur Desa dilaksanakan untuk mengumpulkan data kualitas infrastruktur fasilitas kesehatan dan pendidikan negeri yang ada di desa. Fasilitas kesehatan yang didata adalah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, dan Posyandu. Fasilitas pendidikan yang didata adalah semua sekolah negeri SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMU/sederajat.

Pendataan Podes tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan data spesifik bagi keperluan pembangunan wilayah, tetapi juga dimaksudkan untuk memberikan indikasi awal tentang fakta-fakta potensi wilayah, infrastruktur/fasilitas serta kondisi sosial-ekonomi dan budaya di setiap desa/kelurahan.

Secara umum tujuan pelaksanaan Pendataan Podes 2011 adalah:

1. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah,
2. Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah,
3. Melengkapi penyusunan kerangka sampling (sampling frame) untuk kegiatan statistik lain lebih lanjut,
4. Menyediakan data bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi desa (urban dan rural), desa tertinggal dan tidak tertinggal, dan sebagainya,
5. Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (Small Area Statistics).

Dasar hukum pelaksanaan Pendataan Podes 2011 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,
3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,
4. Keputusan Kepala BPS Nomor 007 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPS.

Pendataan Podes 2011 ini dilakukan terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa (desa, kelurahan, nagari/jorong) di seluruh Indonesia, termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Dalam perencanaannya Pendataan Podes 2011 dirancang berdasarkan kondisi bulan Desember 2009, yang terdiri dari 77.126 wilayah setingkat desa yang tersebar di 6.651 kecamatan pada 497 kabupaten/kota. Namun dalam pelaksanaannya jumlah wilayah setingkat desa tersebut akan mengalami perubahan-perubahan akibat pemekaran maupun penggabungan wilayah pada saat pendataan lapangan.

Data yang dikumpulkan dalam Podes 2011 merupakan data umum yang memberikan indikasi keberadaan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah.

1. Potensi Desa/kelurahan dikumpulkan menggunakan kuesioner PODES11-DESA. Kuesioner ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kondisi sosial-ekonomi penduduk, ketersediaan infrastruktur, dan beragam pertanyaan tentang pembangunan desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Kuesioner PODES11-DESA terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian Inti (Kor) dan bagian Modul. Pertanyaan-pertanyaan Kor akan ditanyakan pada setiap pendataan Podes, sedangkan pertanyaan-pertanyaan Modul akan disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Pada pendataan Podes 2011 ini, kuesioner Modul memuat pertanyaan terkait pertanian. Khusus untuk wilayah nagari dan jorong di Provinsi Sumatera Barat akan didata dengan menggunakan kuesioner PODES11-NAGARI dan PODES11-JORONG. Pada prinsipnya data yang dikumpulkan pada kedua kuesioner ini sama, hanya disesuaikan menurut pertanyaan yang relevan ditanyakan di kedua wilayah tersebut.
2. Potensi Kecamatan dikumpulkan menggunakan kuesioner PODES11-KEC. Kuesioner ini memuat pertanyaan terkait hal-hal yang lebih relevan ditanyakan di tingkat kecamatan, karena keberadaannya di desa masih terbatas atau karena ketersediaan datanya di tingkat kecamatan lebih lengkap dibandingkan jika dikumpulkan dari setiap desa. Kuesioner ini memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan fasilitas perlindungan sosial, situs/bangunan bersejarah, obyek wisata, prasarana transportasi, serta aparatur kecamatan.
3. Potensi Kabupaten/Kota dikumpulkan menggunakan kuesioner PODES11-KAB/KOTA. Kuesioner ini memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan pertambangan, industri, perhubungan, politik dan keamanan, serta aparatur kabupaten/kota. Pertanyaan yang terdapat pada kuesioner ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang lebih relevan ditanyakan di tingkat kabupaten/kota.
4. Kualitas Infrastruktur Pendidikan dikumpulkan melalui kuesioner PODES11-SEKOLAH. Kuesioner ini memuat pertanyaan mengenai keberadaan dan kualitas sekolah negeri (SD, SMP, dan SMU sederajat) termasuk jumlah siswa, guru, kondisi ruangan, dan sanitasi yang ada di sekolah tersebut.
5. Kualitas Infrastruktur Kesehatan dikumpulkan melalui 3 (tiga) jenis kuesioner, yaitu PODES11-PUSKESMAS/PUSTU, PODES11-POSKESDES/POLINDES, PODES11-POSYANDU. Kuesioner ini memuat pertanyaan mengenai keberadaan dan kualitas fasilitas kesehatan termasuk kondisi ruangan dan sanitasi yang ada di setiap fasilitas tersebut.

Podes dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan yang berada di wilayah Indonesia. Keluaran hasil pendataan Podes ini berupa publikasi yang memuat data tentang potensi yang dimiliki desa/kelurahan. Publikasi provinsi berisi data-data potensi desa yang dirinci per kabupaten/kota sedang publikasi Indonesia dirinci per provinsi. Data-data yang disajikan secara umum dikelompokkan dalam beberapa subjek antara lain:

1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Alam
3. Lingkungan Hidup
4. Fasilitas pendidikan
5. Fasilitas kesehatan
6. Fasilitas ekonomi
7. Prasarana dan sarana transportasi, komunikasi
8. Pertanian

Hasil pendataan Podes 2011 diharapkan akan menjadi sumber data kewilayahan yang dapat diandalkan. Selain itu juga akan menjadi acuan bagi penyusunan kerangka sampel wilayah administratif bagi pelaksanaan sensus/survei atau kegiatan BPS.